Indonesia Tuan Rumah Forum Pendidikan Asia-Pasifik

Indonesia akan menjadi tuan rumah sidang Forum of Asia Pasific Parliamentarians for Education (Faspped) pada Rabu (7/7) besok. Sidang yang akan digelar dua hari di Hotel Sultan Jakarta itu akan menghasilkan Senayan Declaration.

Menurut Steering Committee acara Nurhayati Ali Assegaf, sidang akan dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie. Indonesia dipilih sebagai tuan rumah pertama sidang karena parlemen Indonesia satu-satunya yang sudah punya komisi yang menangani pendidikan (Komisi X). "Selain itu Indonesia sudah mengalokasikan 20 persen anggaran untuk pendidikan," kata Nurhayati dalam keterangan pers, Senin (5/7), di gedung DPR, Jakarta.

Sidang akan diikuti oleh 29 negara-negara yang ikut dalam Faspped. Faspped, kata dia, dibentuk sebagai tindak lanjut dari konferensi parlemen se-Asia Pasifik untuk pendidikan yang diadakan di Jakarta pada Oktober 2008. " Forum pendidikan ini dibentuk untuk mensukseskan program Education for all," kata Nurhayati.

Marzuki yang juga Presiden Faspped mengatakan sidang ini adalah sebagai forum sharing antar negara di bidang pendidikan. "Tentu kita ambil manfaat dari negara-negara maju, seperti Cina dan Jepang. Ekonomi mereka kuat karena pasti punya strategi dalam bidang pendidikan," kata Marzuki dalam kesempatan yang sama.

Dia berharap, hasil yang didapat dalam forum ini bisa menjadi bahan bagi pemerintah maupun DPR. "Seperti bagaimana pengawasan DPR dan anggaran pemerintah dalam bidang pendidikan, termasuk juga soal legislasi," kata dia.

Selain dihadiri 29 negara peserta, forum tersebut juga dihadiri forum sejenis dari negara-negara Arab, Afrika, dan perwakilan UNESCO. Ketua Harian Komisi Nasional Unesco Arief Rachman mengatakan, secara umum, forum akan membicarakan soal isu dan tantangan negara peserta dalam bidang pendidikan. "Forum juga membahas strategi dan bagaimana memobilisasi kekuatan supaya sukses," kata dia.

Nurhayati menanmbahkan, forum akan menghasilkan Senayan Declaration. Deklarasi itu, kata dia, antara lain berisi soal rencana aksi di bidang pendidikan. "Kita ingin mendorong agar parlemen lain membuat Komisi X, menerapkan wajib belajar sembilan tahun, dan perubahan statuta supaya forum ini tetap langgeng," kata Nurhayati.

sumber:tempointeraktif.com

Promosikan Usaha Anda di Iklan Gratis 88DB.com